Kaltimes.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda menerima kunjungan kerja DPRD Kota Bontang untuk berbagi pengalaman dan memperdalam pemahaman terkait mekanisme penganggaran di daerah. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi antarlembaga legislatif dalam menyamakan perspektif tentang efektivitas penyusunan APBD serta tata kelola keuangan yang lebih tertib dan akuntabel.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut diisi dengan pembahasan teknis seputar alur penyusunan anggaran, mulai dari perencanaan awal hingga proses finalisasi bersama pemerintah daerah. DPRD Bontang, kata dia, ingin melihat bagaimana pola penganggaran di Samarinda dijalankan agar bisa menjadi referensi dalam penguatan sistem di daerah mereka.
Selain penganggaran, salah satu poin yang turut menjadi fokus diskusi adalah pengelolaan kegiatan reses anggota DPRD. Reses dipandang sebagai sarana penting menyerap aspirasi masyarakat, sehingga pelaksanaannya perlu memiliki aturan yang jelas, tertib administrasi, serta pelaporan yang terukur agar hasilnya benar-benar berkontribusi pada arah kebijakan pembangunan.
Iswandi menjelaskan bahwa masing-masing daerah memiliki dinamika tersendiri, namun prinsip akuntabilitas dan kepatuhan regulasi tetap menjadi kunci bersama. Karena itu, ia menilai studi banding semacam ini bermanfaat untuk saling melengkapi, terutama terkait praktik terbaik dalam penyusunan dokumen anggaran maupun tindak lanjut hasil reses.
Dalam forum tersebut, kedua pihak juga saling bertukar pandangan mengenai tantangan yang sering muncul, seperti penyesuaian program prioritas saat kemampuan fiskal berubah, sinkronisasi antar-OPD, hingga penataan jadwal serta pertanggungjawaban kegiatan kedewanan. Masukan dari DPRD Bontang diterima sebagai refleksi bersama untuk perbaikan sistem yang lebih efisien.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Samarinda berharap kerja sama dan komunikasi antardaerah semakin kuat, sehingga pengelolaan anggaran maupun kegiatan reses dapat berjalan lebih profesional. Pertemuan seperti ini juga diharapkan memperkuat peran DPRD sebagai pengawal kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat serta dikelola dengan tata kelola yang baik. adv
