SUARA publik soal kepercayaan terhadap pemerintah semakin keras. Banyak warga menilai kebijakan belum dikelola secara terbuka. Survei Indeks Optimisme 2025 dari Tim Riset GoodStats mencatat, 60 persen responden menilai pemerintah tidak transparan dan tidak akuntabel.
Survei ini melibatkan 1.020 responden dari seluruh wilayah Indonesia, digelar pada 3 Juni hingga 3 Juli 2025 lewat metode online survey dan forum diskusi kelompok. Hanya 17,5 persen responden yang yakin pemerintah sudah transparan. Angka ini lebih kecil dibanding 22,5 persen responden yang memilih netral.
Indeks Optimisme Politik dan Pemerintahan
GoodStats menyoroti empat unsur penting dalam dimensi politik dan pemerintahan: transparansi dan akuntabilitas, isu korupsi, suara masyarakat, serta partisipasi publik.
Hasil survei menunjukkan transparansi dan akuntabilitas hanya mendapat skor 3,90 dari rentang 0–10. Angka ini menggambarkan rendahnya keyakinan publik terhadap keterbukaan pemerintah dalam mengelola kebijakan dan anggaran.
Isu korupsi bahkan mencatat skor terburuk, yaitu 3,43. Rendahnya skor ini menandakan publik masih melihat praktik korupsi mengakar dan belum tertangani serius.
Sebaliknya, unsur suara masyarakat meraih skor 4,29. Nilai ini menunjukkan warga mulai merasa suaranya didengar, meski belum cukup untuk mengubah persepsi umum.
Jika dirata-ratakan, dimensi politik dan pemerintahan hanya mencapai 3,87, terendah di antara dimensi lain dalam survei. Data ini menegaskan politik masih menjadi titik lemah yang menurunkan optimisme masyarakat terhadap arah pembangunan nasional.
Sorotan pada Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai contoh polemik transparansi. Program ini bertujuan memperluas pemerataan gizi, tetapi publik justru meragukannya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengelolaan MBG tertutup. Menurut mereka, segelintir pihak menguasai anggaran tanpa membuka akses informasi ke publik. Kondisi ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan karena mekanisme pengawasan tidak jelas.
Pola keuangan yang tidak terbuka membuat masyarakat sulit menilai pemanfaatan dana program. Padahal, partisipasi publik penting untuk memastikan anggaran terpakai tepat sasaran. Tanpa keterlibatan warga, potensi penyelewengan semakin besar.
KPK Ingatkan Risiko Penyimpangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberi sorotan. Lembaga ini menegaskan program MBG menyimpan celah penyimpangan jika pemerintah menutup akses pengawasan.
KPK mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu menjamin program gizi ini berjalan sesuai tujuan, bukan berubah menjadi ladang kepentingan.
Tantangan terbesar ada pada pembangunan sistem pengawasan yang partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital bisa memastikan aliran dana terpantau secara real time.
Keterbukaan menjadi syarat utama untuk memulihkan kepercayaan publik. Tanpa transparansi, masyarakat akan terus meragukan manfaat kebijakan pemerintah.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
