Kaltimes.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, melaksanakan reses tahap II masa sidang III di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, pada Rabu (6/8/2025). Reses ini turut dihadiri Kepala Desa Purwajaya, Adi Sucipto, perangkat desa, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta puluhan warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam dialog interaktif yang berlangsung hangat, masyarakat Desa Purwajaya menyuarakan kebutuhan mereka terkait infrastruktur dasar, fasilitas umum, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesiapan menghadapi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ahmad Yani menampung seluruh usulan tersebut dan berkomitmen untuk memperjuangkannya di tingkat pembahasan kebijakan daerah.
Ia menekankan bahwa aspirasi yang masuk akan menjadi bagian penting dalam penyusunan program pembangunan tahun 2026. Namun, Ahmad Yani juga menjelaskan adanya tantangan besar yang sedang dihadapi, yakni defisit anggaran daerah tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp955 miliar. Kondisi ini dipastikan akan berimbas pada pengurangan beberapa kegiatan, bahkan ada yang berpotensi dihapus dari APBD Perubahan.
“Kalau dipaksakan, maka kegiatan itu tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat harus memahami kondisi ini,” tegas Ahmad Yani, yang juga legislator dari Dapil V meliputi Loa Janan, Loa Kulu, dan Samboja Barat.
Meski begitu, ia tetap menaruh perhatian serius terhadap posisi Desa Purwajaya yang berada di kawasan strategis, tepat di sekitar wilayah IKN. Ahmad Yani menegaskan bahwa desa ini harus diperkuat perannya sebagai daerah penyangga agar mampu berkembang sejalan dengan dinamika pembangunan nasional.
“Dengan posisi saya sebagai unsur pimpinan DPRD Kukar saat ini, tentu harapannya akan lebih banyak program yang bisa diserap dan direalisasikan untuk Desa Purwajaya,” ungkapnya.
Reses ini tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi juga sarana bagi Ahmad Yani untuk memberikan pemahaman tentang kondisi fiskal daerah. Ia berharap masyarakat dapat bersabar dan mendukung langkah pemerintah dalam mengatasi keterbatasan anggaran, sembari tetap memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah pembangunan IKN.(adv)
