Kaltimes.com – Setelah menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tenggarong yang baru, Tengku Firdaus, S.H., M.H., Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ir. H. Ahmad Yani, S.T., juga menerima audiensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kukar pada 4 Agustus 2025. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kukar lantai II Gedung DPRD.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd., bersama sejumlah anggota Bawaslu lainnya. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan laporan atas selesainya penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), serta tindak lanjut pengawasan non tahapan yang kini tengah dijalankan lembaga pengawas pemilu tersebut.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyambut baik kunjungan itu dan menegaskan bahwa pihaknya akan selalu membuka ruang dialog bersama lembaga manapun, khususnya Bawaslu, untuk memastikan proses demokrasi di Kukar berjalan sesuai aturan.
“DPRD Kutai Kartanegara berkomitmen menjaga komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Bawaslu, demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab,” ujar Ahmad Yani.
Menurutnya, audiensi ini tidak hanya sebatas agenda laporan, tetapi juga menjadi wadah membangun sinergi jangka panjang. Ahmad Yani menilai bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan tahapan demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan, sehingga ke depan kualitas demokrasi di Kukar semakin baik.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa DPRD Kukar siap memberikan dukungan sesuai kapasitas kelembagaannya agar Bawaslu dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Baginya, keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilu akan turut mendukung stabilitas politik daerah.
Dengan rangkaian kunjungan dari Kajari Tenggarong dan Bawaslu Kukar di hari yang sama, DPRD Kukar semakin menegaskan posisinya sebagai lembaga legislatif yang terbuka terhadap komunikasi lintas institusi. Ahmad Yani berharap semangat kolaborasi ini dapat terus terjalin, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, serta akuntabel di Kabupaten Kutai Kartanegara.(adv)
