Kaltimes.com – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah 58% membuat Pj Gubernur Akmal Malik memberikan rapor merah pada OPD yang serapan anggarannya rendah.
Anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis mendukung sikap Pj Gubernur tersebut karena menilai perlunya peningkatan efisiensi Dinas Pekerjaan Umum Kaltim.
“Saya setuju Pj Gubernur kasih raport merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” katanya, Selasa (07/11/2023).
Nanda, sapaan akrabnya, menyoroti APBD Kaltim 2023 yang mengesankan sebesar Rp 25,32 triliun, mendesak seluruh OPD di Kaltim meningkatkan kinerjanya agar mencapai hasil yang optimal.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim,” tegasnya.
Nanda menekankan pentingnya kehadiran APBD di pemerintahan agar anggaran yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya. Ayo lebih kerja keras dan ikhlas biar lebih maksimal,” tukasnya.
Pj Gubernur Akmal Malik berencana memberikan pendampingan dan pembinaan kepada OPD di Kaltim, selain rapor merah, untuk memperlancar penyerapan anggaran. (Hms/Adv)
