Kaltimes.com – Komitmen DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik kembali ditegaskan Ketua Komisi IV, M Andi Faisal. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (21/7/2025) di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, Andi Faisal menegaskan kesiapannya mengawal usulan kenaikan insentif bagi guru sekolah swasta hingga terealisasi.
RDP tersebut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan, Setkab Kukar, serta puluhan guru dari berbagai yayasan pendidikan swasta di wilayah Kukar. Pertemuan ini menjadi ajang bagi para guru swasta menyampaikan keluhan terkait insentif yang selama 20 tahun terakhir belum mengalami kenaikan berarti.
Dalam forum itu, Andi Faisal—yang akrab disapa Ical—mengungkapkan bahwa meskipun insentif guru swasta di Kukar termasuk yang tertinggi di Kalimantan Timur, kondisi stagnan selama dua dekade menjadi masalah yang harus segera diatasi.
“Ya, kita DPRD mencoba meramu supaya ada peningkatan terhadap insentif. Karena Perbup yang ada saat ini memang menunjukkan peningkatan, tapi itu hanya untuk ASN, bukan untuk guru swasta,” tegas Ical.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, revisi Peraturan Bupati (Perbup) menjadi langkah strategis untuk memastikan guru swasta mendapatkan perhatian yang sama dalam kebijakan daerah. Ia memaparkan, jika insentif dinaikkan sebesar Rp500 ribu per orang, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp16 miliar dalam APBD.
“Nah, kata-kata ‘menaikkan’ ini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang pasti, kami dari DPRD akan berusaha agar tetap ada kenaikan, meskipun tidak harus sama dengan ASN atau PPPK,” jelasnya.
Andi Faisal juga menegaskan bahwa insentif bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi guru swasta dalam mendidik generasi penerus bangsa. Menurutnya, motivasi guru akan semakin kuat apabila kesejahteraan mereka diperhatikan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Aspirasi ini akan kami kawal hingga ada keputusan yang berpihak pada guru swasta,” pungkas Ical.
Dengan pernyataan tegas tersebut, Andi Faisal menegaskan posisi DPRD Kukar sebagai mitra strategis para tenaga pendidik dalam memperjuangkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.(adv)
