DPRD Kukar dan OPD Matangkan Program Prioritas 2026, Diharapkan Tercipta Koordinasi yang Lebih Baik

kaltimes.com
9 Jul 2025
Share
Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Faridah.

Kaltimes.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Kukar dan dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Faridah, S.E., yang didampingi anggota Komisi IV, yakni Hamdiah Z, Muahamat Idham, dan Sri Muryani.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta sejumlah camat dari wilayah Loa Janan, Kembang Janggut, dan Tenggarong Seberang.

Selain itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga turut hadir untuk menyampaikan laporan mengenai progres pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan di lapangan.

Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Faridah, menegaskan bahwa agenda utama rapat kali ini mencakup dua hal penting, yakni membahas program yang akan dijalankan pada tahun 2026 dan mengkaji perubahan anggaran tahun 2025.

Dalam pembahasan tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi OPD diungkapkan, mulai dari hambatan teknis di lapangan, keterbatasan sumber daya, hingga kebutuhan anggaran tambahan untuk merealisasikan target pembangunan. Setiap OPD memaparkan rencana dan prioritas programnya agar dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah secara optimal.

Aini menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD untuk menciptakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Melalui RDP ini, diharapkan tercipta koordinasi yang lebih baik antara pihak legislatif dan eksekutif dalam merencanakan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Dengan adanya koordinasi yang matang sejak tahap perencanaan, diharapkan pelaksanaan program pada 2026 dapat berjalan lebih lancar dan terukur. DPRD Kukar berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan agar sesuai kebutuhan daerah, sekaligus memastikan bahwa perubahan anggaran 2025 dilakukan secara efektif dan akuntabel.(adv)