SAMARINDA – Banjir dan pemenuhan fasilitas layanan dasar masyarkat masih mendominasi keluhan yang disampaikan saat Nabil Husien Said Amin menggelar reses di Kota Samarinda pada periode 11-19 Oktober 2025. Ya, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu kembali turun ke konstituennnya untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Nabil Husien yang juga Anggota Komisi III DPR RI bersama tim menyambangi sejumlah titik untuk menemui masyarakat. Dari banyaknya keluhan yang disuarakan masyarakat, masalah penanganan banjir dan keluhan infrastruktur masih mendominasi. Seperti yang diutarakan warga Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, pada 15 Oktober 2025.
Sulasmi, Ketua RT 30 Kelurahan Sungai Pinang Dalam menyebut, di kawasan permukiman tempat tinggalnya itu memang dikenal daerah rawan banjir. Di kawasan ini, masalah banjir tidak pernah tuntas. Ibu dua anak yang bermukim sejak awal tahun 80-an mengakui jika penanganan banjir di wilayahnya tidak benar-benar tuntas.
“Kalau ditanya apa keluhannya, tentu adalah soal banjir. Hampir setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, daerah kami kebanjiran. Sebenarnya sudah banyak program penanganan banjir di wilayah ini, tapi entah mengapa tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah,” ungkap Sulasmi saat reses tersebut.
Menurutnya, penanganan banjir di Samarinda, khususnya di kawasan Jalan Proklamasi memang harus dilakukan menyeluruh. Artinya, bukan hanya sekadar melebarkan atau memperdalam kapasitas drainase, tapi juga harus dibangun tempat penampungan air sementara. Alasannya, program revitalisasi drainase di kawasan itu sudah sering dilakukan. “Tapi tidak bertahan lama. Volume air tetap tidak mampu tertampung di drainase yang sudah dibesarkan,” tandasnya.
Mendengar keluhan ini, Nabil Husien berjanji akan mengkoordinasikan masalah tersebut dengan stakeholder terkait. Kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI, diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mempermudah koordinasi tersebut.
“Nanti kita lihat, penanganan banjir ini menjadi domain siapa. Pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Tapi siapa pun yang memikul tanggung jawab itu, kami berharap penanganan banjir di kawasan ini benar-benar dilakukan secara komperhensif,” tandasnya.
Sementara itu, masalah lainnya yang juga dikeluhkan adalah masih terdapatnya sejumlah jalan yang rusak di kawasan permukiman. “Soal ini juga menjadi perhatian kami. Meski domain kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat, namun pelayanan dasar masyarakat utamanya terkait infrastruktur tidak boleh diabaikan,” pungkasnya. (*)
