DI BALIK cita-cita anak-anak Indonesia untuk menggapai masa depan, tak sedikit yang harus berhenti sebelum garis akhir. Mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Bukan karena malas belajar, tapi karena persoalan ekonomi, jarak, atau tekanan sosial yang tak mereka pilih.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024) mencatat 10 provinsi dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak. Data ini didominasi wilayah-wilayah berpenduduk besar. Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan 114,5 ribu anak, disusul Jawa Tengah (59,6 ribu), Jawa Timur (57 ribu), dan Sumatra Utara (39,5 ribu).
Posisi berikutnya diisi Sulawesi Selatan (32,5 ribu), Sumatera Selatan (29,6 ribu), Banten (28,7 ribu), Riau (26,8 ribu), Kalimantan Barat (23,7 ribu) dan Lampung (22 ribu). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa tantangan akses, kesejahteraan dan keberlanjutan pendidikan masih belum tuntas di berbagai daerah.
Untungnya, Kalimantan Timur menunjukkan arah berbeda. Provinsi ini tidak termasuk dalam daftar 10 besar dan justru mencatat penurunan angka putus sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, keberhasilan ini dicapai lewat pendekatan komprehensif. Programnya mencakup Beasiswa Kaltim Tuntas, Stimulan Pendidikan Daerah, hingga pendirian sekolah terbuka dan pendidikan nonformal. Pemerintah mendampingi keluarga rentan, mendata siswa rawan putus sekolah, dan melibatkan relawan serta tokoh lokal agar anak-anak tetap belajar.
Selain itu, dilansir Antara News, Kalimantan Timur juga memaksimalkan program Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah (Sabers PTS), yang menargetkan identifikasi dan penanganan langsung di lapangan. Melalui program ini, pemerintah menyasar anak-anak usia sekolah yang tidak terdaftar dalam sistem pendidikan formal, lalu mendorong mereka kembali belajar lewat jalur formal, kesetaraan, atau pendidikan vokasi.
Capaian Kalimantan Timur menunjukkan bahwa dengan pendekatan menyeluruh bukan hanya beasiswa angka putus sekolah bisa ditekan secara signifikan. Upaya ini bisa jadi inspirasi bagi provinsi lain yang masih bergulat dengan persoalan serupa.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
