LONJAKAN aktivitas transportasi di Kalimantan Timur pada April 2024 mencerminkan tren peningkatan ekonomi sekaligus menimbulkan tantangan baru di sektor infrastruktur. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, yang diakses pada 13 Februari 2025 pukul 13.27 Wita, mencatat lonjakan jumlah penumpang angkutan udara domestik dan internasional serta angkutan laut. Jumlahnya meningkat signifikan dibandingkan Maret 2024.
Jumlah penumpang angkutan udara domestik di Kalimantan Timur pada April 2024 mencapai 303.303 orang, meningkat 44,26 persen dari Maret 2024. Kenaikan tertinggi tercatat di Bandara Badak Bontang (61,46 persen), disusul Bandara Datah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu (50 persen), Bandara Sepinggan Balikpapan (46,96 persen), dan Bandara APT Pranoto Samarinda (38,87 persen). Sementara itu, jumlah penumpang internasional mencapai 3.650 orang, naik 42,08 persen dibandingkan bulan Maret. Secara kumulatif, periode Januari-April 2024 mencatat peningkatan penumpang internasional sebesar 79,36 persen, mengindikasikan tren perjalanan luar negeri yang terus meningkat.
Di sektor angkutan laut, jumlah penumpang yang diberangkatkan mencapai 71.323 orang pada April 2024, naik 87,41 persen dari Maret 2024. Kenaikan terbesar terjadi di Pelabuhan Bontang-Lhok Tuan (156,51 persen), diikuti Pelabuhan Semayang Balikpapan (95,78 persen) dan Pelabuhan Samarinda (49,70 persen).
Peningkatan ini mencerminkan peran transportasi dalam mendukung perekonomian regional. Penelitian dalam Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik oleh Setiawan dan Rahmawati (2022) menyebutkan bahwa jaringan jalan yang memadai di Kalimantan Timur berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Wilayah utara seperti Kabupaten Berau dan Kutai Timur serta wilayah barat seperti Kutai Kartanegara yang sebelumnya kurang terjangkau kini semakin terhubung. Infrastruktur transportasi yang lebih baik juga mendukung mobilitas tenaga kerja dan distribusi barang, meningkatkan efisiensi ekonomi serta produktivitas masyarakat.
Namun, lonjakan penumpang juga menimbulkan tantangan, terutama dalam kualitas layanan dan aksesibilitas. Penelitian oleh Avianto dan Dindayanti (2020) dalam artikel “Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita Koridor I (Kota-GWK) Tahun 2018” menyoroti dampak negatif dari peningkatan jumlah penumpang tanpa diimbangi pengembangan infrastruktur. Kepadatan penumpang yang berlebihan berisiko menurunkan kenyamanan dan meningkatkan potensi risiko keamanan. Selain itu, keterlambatan akibat kapasitas yang tidak memadai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum.
Operator transportasi udara dan laut pun menghadapi kesulitan dalam menangani lonjakan ini. Beberapa maskapai mengalami keterbatasan armada dan jadwal penerbangan, sehingga tidak dapat memenuhi lonjakan permintaan tiket. Dilansir dari Kompas.com (2023) dalam artikel Lonjakan Penumpang, Maskapai Kewalahan Tambah Armada, banyak maskapai tidak memiliki armada yang cukup untuk menambah frekuensi penerbangan karena pembelian atau penyewaan pesawat baru membutuhkan waktu dan biaya besar. Jadwal penerbangan yang padat di bandara besar dengan kapasitas terbatas membuat penambahan slot penerbangan baru semakin sulit. Kondisi ini memperumit upaya maskapai dalam memenuhi lonjakan permintaan penerbangan.
Dilansir dari website resmi Pelindo IV, operator pelabuhan utama di Kalimantan Timur melaporkan bahwa lonjakan penumpang menyebabkan antrean panjang dan keterbatasan fasilitas terminal. Mereka mengakui bahwa infrastruktur pelabuhan saat ini belum optimal untuk menangani peningkatan jumlah penumpang dalam waktu singkat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan fasilitas guna mengantisipasi lonjakan serupa di masa mendatang.
Peningkatan aktivitas transportasi di Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, kondisi ini juga mengungkapkan lemahnya perencanaan infrastruktur yang tidak mampu mengimbangi lonjakan mobilitas masyarakat. Kurangnya percepatan dalam pengembangan transportasi massal menjadi tantangan yang semakin memperumit kondisi ini. Terbatasnya perluasan kapasitas fasilitas umum berdampak pada menurunnya kualitas layanan. Akibatnya, kesenjangan akses bagi masyarakat semakin melebar. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
