SETIAP rupiah dana publik mengalir deras tanpa hambatan. Proyek pembangunan berdiri kokoh tepat waktu. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan publik yang utuh pada lembaga negara yang berintegritas.
Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sudah lama mengakar di Indonesia. Untuk mengetahui tingkat kerentanan tiap lembaga publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak tahun 2023. Penilaiannya didasarkan pada pengalaman masyarakat (pengguna layanan), pegawai, serta ahli.
Pada tahun 2024, rata-rata nilai SPI kementerian dan lembaga di Indonesia berada di titik tertinggi sepanjang sejarah. Nilainya sebesar 79,48. Nilai tersebut menunjukkan mayoritas lembaga publik kementerian dan lembaga di Indonesia sudah cukup terjaga dari korupsi. SPI sendiri dinilai pada rentang angka 0–100. Nilai 100 menggambarkan kondisi terbaik.
Kementerian Luar Negeri Raih Skor Tertinggi
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjadi kementerian dengan nilai SPI terbaik pada tahun 2024. Kemlu meraih angka sebesar 85,73. Kemlu bisa kita bilang merupakan kementerian yang paling aman dari korupsi. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) berada di peringkat kedua. Keduanya memiliki nilai yang sama persis, sebesar 85,35.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) duduk di peringkat keempat dengan nilai sebesar 85,36. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak (KemenPPPA) menutup lima besar dengan nilai 83,35. Kementerian Perindustrian menduduki peringkat keenam dengan skor di angka 83,03.
Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berada di urutan ketujuh dengan nilai 82,36. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berada di posisi selanjutnya dengan nilai 81,96. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keluar di peringkat kesembilan dengan skor di angka 81,81. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menutup sepuluh besar dengan nilai sebesar 80,33.
Mayoritas kementerian yang menempati sepuluh besar adalah lembaga yang berorientasi pada layanan publik non-finansial atau koordinasi strategis. Contohnya,Kemenlu, Setneg, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Meskipun demikian, kementerian dengan alokasi anggaran terbesar, seperti Kementerian Keuangan, masih berhasil mempertahankan posisi empat besar. Hal ini menunjukkan upaya reformasi birokrasi telah berhasil menciptakan benteng pertahanan integritas yang kuat. Benteng ini berada pada lembaga yang mengelola risiko terbesar.
Makna Capaian Integritas Nasional
Capaian rata-rata SPI sebesar 79,48 menandakan dua hal penting. Pertama, upaya KPK dalam mendorong pencegahan korupsi di internal lembaga telah membuahkan hasil nyata.
Kedua, masyarakat pengguna layanan publik merasakan perbaikan signifikan. Nilai ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pimpinan lembaga. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Angka ini juga merefleksikan program pencegahan korupsi yang terstruktur mampu mengurangi kerentanan internal secara berkelanjutan.
Peningkatan integritas ini adalah modal berharga untuk mencapai kemajuan pembangunan. Namun demikian, harus ingat bahwa integritas adalah sebuah proses yang harus dijaga tanpa henti. Masyarakat harus terus mengawal dan menuntut transparansi. Hal ini dilakukan agar semangat antikorupsi ini terus menjadi budaya setiap lembaga.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
