Kaltimes.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 7,3 triliun. Meski jumlah ini terbilang besar, namun dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan pembangunan daerah.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kukar sekaligus Anggota DPRD Kukar, Johansyah, menilai idealnya pembangunan di Kukar membutuhkan anggaran minimal Rp 10 triliun. Hal itu diungkapkannya di Tenggarong, Sabtu (23/8/2025).
“Proyeksi APBD Kukar 2026 alami penurunan menjadi sekitar Rp 7,3 triliun. Sementara kebutuhan pembangunan daerah masih banyak yang perlu perhatian. Anggaran ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi janji pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Ia mendorong pemerintah untuk lebih serius menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor potensial.
“Pemerintah bisa memaksimalkan potensi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Selain itu, perusahaan besar di Kukar harus lebih didorong menjalankan kewajiban melalui dana CSR,” tegas Johansyah.
Ia menilai, penguatan PAD akan membuat daerah lebih mandiri secara fiskal, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan masyarakat dapat lebih terjamin meskipun alokasi dari pusat mengalami penurunan.
Selain itu, Johansyah menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menentukan prioritas pembangunan. Diskusi terbuka dan komprehensif disebutnya menjadi kunci agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Harapan kita, pembangunan dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Janji politik kepala daerah harus dibuktikan melalui kebijakan anggaran yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerataan pembangunan merupakan bagian penting dari janji politik Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Karenanya, program pembangunan ke depan harus benar-benar fokus pada kesejahteraan rakyat.
Dengan kondisi ini, DPRD Kukar berharap pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah. Pemerataan menjadi kunci agar seluruh masyarakat Kukar, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat merasakan manfaat pembangunan yang berkelanjutan.(adv)
