Kaltimes.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur menyampaikan poin penting yang menjadi perhatiannya adalah tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur, Hasna menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan dan kinerja BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Tata kelola keuangan dan kinerja BUMD harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Target kinerja dan pelayanan juga perlu terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” papar Hasna dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2025 di ruang sidang utama.
Pihaknya menekankan BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kinerja BUMD diharapkan memberikan kontribusi berupa keuntungan yang signifikan terhadap PAD,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti alokasi belanja operasi yang mencapai Rp5,605 triliun atau 50 persen dari total belanja daerah. Fraksi ini meminta pemerintah daerah untuk memastikan program prioritas seperti pengentasan stunting, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus utama.
“Kami meminta pemerintah daerah agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja untuk program pengentasan stunting, kemiskinan, dan peningkatan IPM dalam Rancangan APBD 2025,” tegas Hasna.
Fraksi Golkar juga menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan dan persetujuan RAPBD 2025. Fraksi berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan APBD yang berpihak kepada masyarakat. (Ty/Adv-DPRD)
