DENGAN harapan yang membumbung tinggi, jutaan pasang mata rakyat menyaksikan setiap langkah kebijakan. Rakyat menunggu realisasi janji kampanye yang berfokus pada perbaikan kesejahteraan sehari-hari.
Pemerintahan Prabowo–Gibran telah menjalani satu tahun pertama di masa jabatannya. Setahun pertama ini menjadi tolak ukur untuk menilai realisasi janji kampanye. Setahun ini juga mengukur penetapan kebijakan serta respons terkait aspirasi masyarakat. Indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan dasar yang cukup mengkhawatirkan publik. Mulai dari ketimpangan ekonomi, harga pangan yang naik-turun, hingga akses pendidikan yang belum merata.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyusun laporan bertajuk Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran. Survei dari Celios ini melibatkan 1.338 responden. Responden berusia 18 tahun ke atas. Survei berlangsung pada 2–17 Oktober 2025 dengan metode survei digital skala nasional.
Lapangan Kerja dan Harga Pangan Jadi Prioritas Utama
Laporan CELIOS mengungkapkan isu utama yang diharapkan segera diurus pemerintah. Isu utama tersebut adalah penciptaan lapangan kerja dan perlindungan kerja. Persentasenya mencapai 23,3 persen. Hal ini menunjukkan kesulitan masyarakat mencari pekerjaan yang layak masih menjadi masalah nomor satu.
Permasalahan selanjutnya yang juga menjadi sorotan adalah pengendalian harga kebutuhan pokok. Persentasenya mencapai 22,4 persen. Fluktuasi harga kebutuhan dasar sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, isu bansos dan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan transparan juga disoroti. Isu ini mencapai 9,7 persen.
Isu pendidikan terkait dengan guru, kurikulum, dan biaya ikut masuk ke dalam daftar. Persentasenya adalah 8,8 persen. Selanjutnya, 8,8 persen responden juga mendesak perbaikan segera pada isu penegakan hukum yang adil dan reformasi birokrasi. Isu transparansi dan akuntabilitas anggaran (anti-korupsi) juga tak luput dari daftar masalah utama (8,7 persen).
Kesehatan dan Isu Birokrasi Mendesak Pemerintah
Lebih lanjut, 7,7 persen responden mengaku bahwa isu kesehatan publik juga menjadi masalah utama. Isu kesehatan mencakup kualitas, akses, dan pembiayaan. Isu lainnya adalah komunikasi pemerintah dan keterlibatan publik (1,9 persen).
Kemudian, ketahanan pangan dan logistik (1,6 persen), keamanan dan ketertiban (1,6 persen), iklim usaha dan dukungan UMKM (1,5 persen), tata kelola digital dan data (1,1 persen), infrastruktur dan layanan publik (1 persen), stabilitas nilai tukar dan kebijakan makro (0,9 persen), serta isu lingkungan dan energi (0,9 persen) juga disoroti.
Isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup mendominasi peringkat teratas daftar ini. Hal tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja, harga pangan, dan bansos. Persentase ketiganya jika kita gabungkan mencapai lebih dari 55 persen. Fakta ini menegaskan bahwa mayoritas masyarakat masih memprioritaskan kebutuhan dasar dan kelangsungan ekonomi harian mereka.
Makna data ini sangat jelas bagi pemerintahan. Masyarakat menilai janji kampanye melalui kacamata kesejahteraan dasar mereka. Responden lebih mendesak penanganan isu-isu yang mereka rasakan langsung setiap hari. Isu-isu tersebut seperti sulitnya mencari kerja dan harga beras yang mahal.
Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang memberikan dampak cepat dan nyata pada kebutuhan sehari-hari rakyat. Stabilitas ekonomi makro adalah penting. Namun demikian, penanganan isu fundamental seperti lapangan kerja dan harga pangan menjadi kunci legitimasi publik dalam jangka pendek.
Setiap tantangan adalah panggilan untuk bekerja lebih keras. Memperbaiki masalah dasar membutuhkan komitmen berkelanjutan. Kita harus terus mengawal pemerintahan. Hal ini dilakukan agar janji perbaikan kesejahteraan benar-benar terwujud menjadi kenyataan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
