WACANA vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) membuat banyak warga Jawa Barat terkejut. Di tengah himpitan ekonomi, usulan itu menambah kegelisahan keluarga prasejahtera.
Wacana itu mencuat dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada akhir April lalu. Dalam sebuah forum di Bandung, Dedi mengusulkan syarat vasektomi bagi suami dari keluarga penerima bansos. Ia menegaskan, beban reproduksi selama ini terlalu sering dibebankan pada perempuan. Mengutip laporan CNN, pernyataan tersebut menarik perhatian luas, bahkan hingga media asing seperti Channel News Asia, The Telegraph dan South China Morning Post. Sejumlah media itu menilai langkah Dedi sebagai upaya berani mengangkat isu yang kerap dianggap sensitif, meski memicu perdebatan di masyarakat.(https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250512115842-106-1228469/nama-dedi-mulyadi-ramai-ramai-disorot-media-asing-gara-gara-vasektomi, CNN, 2025)
Dedi berdalih, gagasan tersebut muncul dari temuan di lapangan. Berdasarkan berita Kompas, Dedi mengaku kerap menerima laporan dari masyarakat prasejahtera. Mereka yang memiliki anak lebih dari dua kerap kesulitan membiayai kehamilan hingga kelahiran yang bisa mencapai Rp 25 juta. Dengan mengatur kelahiran, kata dia, angka kemiskinan di Jawa Barat bisa ditekan. (https://www.kompas.tv/regional/590195/dedi-mulyadi-jelaskan-alasan-wacana-vasektomi-jadi-syarat-penerima-bansos-di-jawa-barat, Kompas, 2025)
Namun, usulan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. DIlansir berita Kompas, Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menilai bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial berpotensi melanggar hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Menurutnya, usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan.(https://nasional.kompas.com/read/2025/05/06/10121081/dedi-mulyadi-dinilai-langgar-ham-jika-jadikan-vasektomi-syarat-terima-bansos, Kompas, 2025)
Pakar seksologi, Dokter Boyke, memandang vasektomi sebagai metode yang aman dan tidak memengaruhi fungsi seksual pria. Penjelasannya karena sperma hanya menyumbang sebagian kecil dari total cairan yang dikeluarkan saat ejakulasi. Ia menilai prosedur ini sudah lazim dilakukan di berbagai negara seperti India dan China. Boyke juga menekankan pentingnya partisipasi pria dalam program KB untuk mengurangi beban yang selama ini lebih banyak ditanggung perempuan. (https://www.insertlive.com/hot-gossip/20250509155038-7-366659/pandangan-dokter-boyke-soal-vasektomi-yang-diajukan-dedi-mulyadi-jadi-syarat-terima-bansos, Insert, 2025)
Menanggapi kritik yang berkembang, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat mewajibkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Ia menyatakan bahwa yang ia dorong adalah partisipasi keluarga prasejahtera dalam program Keluarga Berencana (KB), dengan berbagai opsi yang tersedia, bukan hanya vasektomi. Menurut Dedi, tujuan utama adalah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam KB, tanpa adanya paksaan.
Wacana vasektomi sebagai syarat menerima bansos memicu berbagai reaksi, terutama dari keluarga prasejahtera yang khawatir dengan tambahan beban ekonomi. Namun, gagasan ini seharusnya dilihat sebagai upaya untuk mendorong kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga, tanpa membebani perempuan secara sepihak.
Dedi Mulyadi menyatakan pendekatan ini bertujuan mengajak keluarga prasejahtera ikut serta dalam program Keluarga Berencana (KB) dengan berbagai metode yang tersedia. Hal ini tidak hanya akan membantu mengatur jumlah anak, tetapi juga dapat menjadi solusi untuk menekan angka kemiskinan. Meski ada pro dan kontra, fokus pada KB sebagai langkah preventif untuk mengelola pertumbuhan keluarga perlu didorong, bukan sekadar menambah beban masyarakat.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
