10 Provinsi dengan Infrastruktur Pariwisata Terbaik 2024: Kalimantan Timur Mencuri Perhatian

kaltimes.com
20 Jul 2025
Share

DESTINASI pariwisata tak hanya soal keindahan alam, tetapi juga kemudahan akses dan kenyamanan bagi wisatawan. Tahun 2024, beberapa provinsi di Indonesia membuktikan diri sebagai pelopor dengan penyediaan infrastruktur pariwisata terbaik, menjadikan pengalaman berlibur lebih menyenangkan dan efisien.

Indeks ini disusun berdasarkan dua sumber data. Data primer diperoleh dari survei Kementerian pariwisata dengan bantuan Badan Riset dan Inovasi Nasional di 34 provinsi. Data sekunder bersumber dari lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Terdapat 14 indikator penilaian yang dikelompokkan dalam empat pilar utama: infrastruktur transportasi udara, darat, pelabuhan, serta layanan pariwisata.

Bali mendominasi dengan skor tertinggi (6,05), berkat bandara internasionalnya yang sibuk, jaringan jalan yang terhubung baik, dan fasilitas pendukung pariwisata yang lengkap. DI Yogyakarta (5,25) mengikuti di posisi kedua dengan kekuatan transportasi darat dan budaya. 

Yang mengejutkan, Kalimantan Timur (4,94) berhasil masuk tiga besar meski bukan destinasi wisata utama, didukung infrastruktur pelabuhan dan bandara yang memadai. Banten (4,9) dan Kepulauan Riau (4,83) menempati posisi berikutnya, mengandalkan kedekatan dengan Jakarta dan akses laut yang baik.

Menariknya, meski Kalimantan Timur masuk jajaran teratas infrastruktur pariwisata, provinsi ini tidak termasuk dalam 10 besar provinsi dengan jumlah hotel terbanyak menurut BPS. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur transportasi dan konektivitas menjadi faktor penentu utama, sementara akomodasi mungkin masih terkonsentrasi di provinsi lain dengan destinasi wisata lebih populer.

Dari data ini terlihat pembangunan infrastruktur pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah penginapan. Provinsi seperti Kalimantan Timur membuktikan konektivitas transportasi bisa menjadi fondasi kuat untuk mengembangkan potensi wisata yang selama ini belum tergarap maksimal. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha diperlukan untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur pendukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai.(*)

Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin